Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menciptakan segregasi yang mencolok, membentuk Pendidikan Zaman Penjajah yang sangat diskriminatif. Akses terhadap sekolah-sekolah berkualitas tinggi sangat terbatas, terutama bagi kaum pribumi, yang sebagian besar hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dengan kurikulum minimal. Struktur pendidikan ini jelas menunjukkan hierarki sosial yang dibangun oleh Belanda untuk mempertahankan dominasinya.
Pada awalnya, Belanda tidak terlalu peduli dengan pendidikan massal. Namun, seiring dengan tuntutan etis dan kebutuhan akan tenaga administrasi yang murah, mulai awal abad ke-20 melalui Politik Etis, sekolah-sekolah formal didirikan. Meskipun demikian, kebijakan ini bukan untuk pemerataan. Kelas tertinggi dalam struktur Pendidikan Zaman Penjajah adalah Europeesche Lagere School (ELS), yang secara eksklusif diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan sebagian kecil anak-anak Timur Asing yang diakui memiliki status sosial tinggi. ELS menawarkan kurikulum lengkap dan fasilitas terbaik, mempersiapkan siswanya untuk jenjang pendidikan tinggi atau posisi penting dalam pemerintahan kolonial.
Di bawah ELS, terdapat jenjang sekolah yang diperuntukkan bagi pribumi, namun dengan kualifikasi dan kurikulum yang berbeda. Hollandsch-Inlandsche School (HIS) didirikan untuk anak-anak bangsawan pribumi dan elit lokal. Meskipun menggunakan bahasa pengantar Belanda dan kurikulum yang mirip ELS, kualitasnya seringkali tidak setara. HIS diharapkan dapat mencetak kader-kader yang akan mengisi posisi birokrasi rendahan atau menjadi perpanjangan tangan Belanda di daerah. Ini adalah salah satu bentuk Pendidikan Zaman Penjajah yang disesuaikan untuk mengontrol lapisan masyarakat.
Untuk rakyat jelata, akses pendidikan sangat terbatas pada Volksschool (sekolah desa). Sekolah ini umumnya hanya memiliki tiga kelas dan kurikulum yang sangat dasar, meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Tujuannya hanyalah untuk menghasilkan pekerja kasar atau petani yang lebih terampil, bukan untuk mengembangkan potensi intelektual. Laporan dari Departemen Pendidikan Hindia Belanda pada 10 Agustus 1930 menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak-anak pribumi yang mengenyam pendidikan hanya mencapai tingkat Volksschool, mencerminkan kesenjangan akses yang masif.
Jenjang pendidikan menengah seperti MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dan AMS (Algemene Middelbare School) juga menunjukkan pola diskriminasi serupa. Akses ke sekolah-sekolah ini sangat selektif dan mayoritas siswanya berasal dari lulusan ELS atau HIS. Hanya segelintir pribumi yang berhasil masuk ke jenjang ini, dan mereka pun harus menghadapi persaingan ketat serta batasan-batasan tertentu. Mereka yang berhasil umumnya berasal dari keluarga bangsawan atau memiliki koneksi kuat. Dengan demikian, Pendidikan Zaman Penjajah secara efektif membatasi mobilitas sosial dan menjaga stratifikasi yang diinginkan oleh penguasa kolonial.
Meskipun demikian, justru dari sedikitnya pribumi yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi inilah lahir para tokoh pergerakan nasional yang berjuang melawan sistem diskriminatif tersebut. Mereka adalah bukti bahwa meskipun pendidikan digunakan sebagai alat oleh penjajah, semangat untuk meraih kemerdekaan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat tidak pernah padam.